Guru: Sosok yang Direduksi

Syahdan, disebuah negeri yang bernama Indonesia diadakan lomba membuat gajah menangis. Berbagai lapisan dan profesi rakyat negeri itu tumpah ruah mendaftar dan ikut serta dalam lomba nasional itu. Satu persatu peserta mencoba membuat sang gajah menangis dengan segala cara, namun alih-alih menangis gajah itu malah berjingkrak-jingkrak seperti kegirangan. Sampai tibalah giliran seorang bapak berpakaian kopri dan berpeci. Dengan langkah tidak yakin, dia berjalan ke arah gajah dan membisikan sesuatu ketelinga gajah itu. Tak dinyana, gajah itu menitikkan airmata. Menangis. Ternyata, bapak berpeci itu hanya membisikkan empat kata: “Gajah... aku seorang guru”.

Anekdot tersebut mungkin terlalu berlebihan. Namun cukup untuk membuat kita bertanya, seburuk itukah keadaan guru dimata kita? Terlebih di tengah pusaran problematika pendidikan Indonesia, peran dan fungsi guru sepertinya terus mengalami reduksi yang sifatnya sistemik. Padahal kunci keberhasilan pembangunan nasional terletak pada pendidikan dan kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru. Guru sebagai tulang punggung pendidikan telah dibentuk sedemikian rupa menjadi seperti pekerja pabrik yang harus menghasilkan komoditi atau ‘barang bagus’ yang punya nilai tambah, kompetensi, berstandar tinggi, dan laku di pasaran. Ruh guru sebagai sosok yang luhur terus luntur. Tugas mulianya sebagai seorang yang padanya pena ilmu pengetahuan dititipkan bergeser menjadi tugas untuk mengenyangkan perut buncit pasar. Apa yang terjadi dengan mereka?

Pengreduksian Peran dan Fungsi

Untuk menjawab pertanyaan sederhana itu, mari kita lihat beberapa fakta objektif tentang guru. Hal pertama yang patut kita lihat adalah telah terjadi pergeseran filosofis akan makna dan kedudukan guru. Kita perlu menyadari bahwa secara formal, istilah guru sekarang telah sempitkan maknanya dari terminologi pendidikan di Indonesia. Kata dan makna guru yang selama ini kita kenal telah digeser menjadi ‘pendidik’. Dalam UU Sisdiknas kata ‘pendidik’-lah yang dipakai untuk mengkonsepsikan sosok ‘guru’. Padahal secara etimologis, dalam bahasa Sanskerta, guru lebih dari sekedar pengajar. Makna guru adalah seorang ahli, konselor, saga, sahabat, pendamping, seniman, bahkan pemimpin spiritual. Oleh Anita Lie, seorang aktivis pendidikan,  guru dimaknai sebagai seseorang yang membebaskan manusia dari kegelapan karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran.

Dalam Islam guru ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dan bermatabat. Seruan untuk menghormati guru (atau dalam istilah islam disebut Da’i) walau ia hanya mengajarkan kita satu ayat menunjukan bahwa betapa terhormatnya menjadi seorang guru. Guru dalam Islam tidak hanya sebagai seorang pendidik (Muaddib), namun juga sebagai seorang pelurus informasi (Musaddid), Pembaharu (Mujaddid), Pemersatu (Muwahid), dan lebih dari itu, guru adalah sosok Pejuang (Mujahid). Maka sangat memprihatinkan ketika sosok pembebas itu kemudian dipermak oleh sistem menjadi profesi yang tugasnya hanya mencetak peserta didik yang dapat bersaing secara ekonomis. Darmaningtyas (Kompas, 2/05/08) bahkan menjelaskan bahwa istilah-istilah yang dipakai dalam dunia pendidikan sekarang  sepenuhnya adalah istilah ekonomi dan korporasi. Makna dan filosofi guru-pun akhirnya mengalami degradasi secara sktruktural dan kultural. Luruh digerus zaman.

Kondisi yang tidak kalah memprihatinkan adalah bagaimana image guru dan kaitanya dengan sistem pendidikan keguruan serta rekruitmen guru. Sudah menjadi rahasia umum, menjadi seorang guru di Indonesia mungkin adalah pilihan terakhir bagi lulusan SMA atau perguruan tinggi. Guru dipandang sebagai pekerjaan kelas dua. Hal ini terbukti dari data yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% guru di Indonesia adalah orang yang semasa sekolah rata-rata hanya menduduki posisi bottom-ten ranking di kelas. Bandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Findlandia dan Belanda yang menempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat selektif dan bergengsi. Jenjang pendidikan dan proses rekruitmennya benar-benar dirancang untuk mempersiapkan guru yang cerdas, inovatif, dan mengerti filosofi seorang guru.

Melihat kembali sejarahnya Sekolah Pendidikan Guru (SPG), atau SGA, SGO tampaknya merupakan model yang cukup berkualitas untuk memenuhi kebutuhan guru pada masanya.  Peleburan sekolah-sekolah ini menjadi SMA biasa, dan menaikkan derajat pendidikan guru di tingkat pendidikan tinggi (IKIP) juga suatu upaya yang cukup baik untuk membuat kandidat guru dapat mempunyai gelar Sarjana. Namun perubahan IKIP menjadi Universitas  membuat pendidikan keguruan semakin tidak jelas arahnya.

Pendidikan keguruan yang tidak komperhensif ditambah dengan rekruitmen yang tidak jelas dan tidak selektif tersebut akhirnya berdampak langsung pada kualitas guru yang rendah. Dari 2,7 juta guru di Indonesia, sekitar 1,3 juta atau 50% belum layak mengajar. Dalam hasil survei dari Human Development Index (HDI) juga disebutkan bahwa sebanyak 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% guru SMU, dan 34% guru SMK belum memenuhi standardisasi mutu pendidikan nasional. Kurangnya kelayakan profesionalisme dan kompetensi guru yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan Guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yakni kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai.

Berbagai kendala yang dihadapi sekolah terutama di daerah luar kota, umumnya mengalami kekurangan tenaga guru yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan terhadap subjek atau bidang studi yang sesuai dengan latar belakang guru. Sekolah terpaksa menempuh kebijakan yang tidak popular bagi anak, guru mengasuh pelajaran yang tidak sesuai bidangnya. Dari pada jam pelajaran tidak ada yang mengisi, lebih baik ada guru yang bisa mendampingi dan mengarahkan belajar di kelas. Hal ini terbukti dari hasil temuan yang menunjukkan 17,2% guru di Indonesia mengajar bukan pada bidang keahlian mereka (Toharuddin, Oktober 2005). Singkatnya, proses pendidikan, perekrutan, dan penempatan Guru di Indonesia masih sangat kacau.

Kondisi memprihatinkan itu akhirnya diperparah oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru di Tanah Air. Guru yang kemudian diklasifikasikan menjadi Guru PNS dan Guru Non-PNS atau  honorer (guru kontrak, guru bantu, guru sukarelawan). Masing-masing klasifikasi kemudian mempengaruhi tingkat gaji dan tunjangan yang diberikan kepada mereka. Namun sayangnya pengklasifikasian tersebut tidak berdasarkan standar kemampuan dan keahlian yang jelas. Sertifikasi pun dibuat sebagai jalan pintas untuk menutupi kekacauan perekrutan guru sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh kenaikan gaji. Menaikan tingkat kesejahteraan guru memang merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan perhatian, fokus, dan kualitas guru terhadap  pendidikan bangsa. Akan tetapi hal tersebut janganlah dipandang sebagai satu-satunya alasan rendahnya kualitas pendidikan negeri ini.

Guru sebagai Korban

Terakhir, pereduksian peran dan fungsi Guru yang tengah terjadi tentu tidak dapat kita lepaskan dari sistem besar yang tengah menggerogoti kehidupan bangsa ini. Sistem yang berorientasi pada keuntungan materil dan jauh dari nilai-nilai luhur bangsa dan agama melahirkan paradigma pendidikan yang tidak lagi melihat pendidikan sebagai usaha untuk membebaskan dan memerdekakan. Akan tetapi pendidikan tidak lebih merupakan komoditas yang dapat dijual dan diperdagangkan. Sistem pendidikan nasional, kurikulum, dan pendanaan pendidikan menjadi korban utama arus marketisasi tersebut.

Guru sebagai bagian dari sistem tersebut juga merupakan korban langsung dari penyakit yang sedang mendera pendidikan bangsa ini. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional yang tidak jua menunjukan perbaikan yang signifikan, sudah sepantasnya Guru mendapat porsi yang lebih dalam mengembalikan kembali peran dan fungsi luhurnya. Menghidupkan kembali istilah ‘Guru’ baik secara maknawi dapat mengembalikan lagi ruh guru yang kian hilang. Pembenahan sistem pendidikan dan perekrutan guru serta penjaminan kesejahteraan bagi guru merupakan sebuah keharusan yang mendesak.

Penghormatan dan revitalisasi guru secara struktural dan kultural mutlak diperlukan jika bangsa ini benar-benar ingin memperbaiki jiwanya!

(Tulisan ini pernah ditampilkan dalam event Wajah Muslim Indonesia 2010. Saya posting kembali untuk memperingati Hari Guru pada hari ini, 25 Nov 2011)

Bus Hulonthalangi: Solusi atau Distorsi?

ADALAH Bus Hulothalangi, bus kuning-biru yang dua tahun terakhir mondar-mandir di jalan-jalan utama kota Gorontalo. Dengan penampilan yang elegan, bus transit bantuan pemerintah pusat ini menjadi ‘andalan’ baru pemerintah Kota Gorontalo dalam kebijakan transportasi publiknya. Ongkosnya yang sangat terjangkau, trayek yang teratur, keamanan dan kenyamanan yang memadai, dan ketersediaan fasilitas penunjang yang cukup lengkap seolah merupakan jawaban atas segala kritik terhadap ongkos, masalah trayek, dan keamanan yang dimiliki oleh moda transportasi nomor satu Gorontalo: bentor.

Menyoal masalah transportasi di Kota Gorontalo, hingga beberapa tahun lalu sarana angkutan umum di Kota Gorontalo hanya dilayani  oleh AKAP dan AKDP untuk perjalanan dari dalam kota menuju keluar Kota Gorontalo dan sebaliknya. Sedangkan untuk perjalanan dalam kota dilayani oleh bentor dan bendi saja. Padahal, bentor dan bendi belum dianggap sebagai angkutan untuk umum yang baik karena rute pelayanannya yang tidak teratur sehinga mengakibatkan ketidakteraturan tatanan transportasi Kota Gorontalo.

Walaupun dari segi keselamatanpun, bentor belum memenuhi standar keselamatan berkendara dan peraturan yang menjadi pegangan operasionalnya. Tetapi fleksibilitas, aksesibilitas, dan kemudahan-kemudahan lain yang dimiliki bentor akhirnya menjadikan bentor begitu diminati. Kendaraan beroda tiga ini pun menggeser hingga mematikan operasi angkutan perkotaan lainnya yang dianggap kurang fleksibel (waktu  tunggu lama dan tidak door-to-door sevice). Permintaan dan minat  masyarakat yang besar ini akhirnya membuat produksi bentor tak terbendung. Dalam sehari, 250-300 bentor diproduksi.

Bus Hulonthalangi (sumber: rizkydarise.blogspot.com)

Pertambahan jumlah bentor yang begitu pesat memicu pemerintah agar membatasi produksi bentor di Gorontalo utamanya di Kota Gorontalo. Berbagai upaya dan kebijakan coba diterapkan untuk membatasi jumlah bentor. Terakhir, pada tahun 2010, Kota Gorontalo terpilih menjadi salah satu pilot project pengembangan sistem transit yang dikembangkan pemerinta pusat dan daerah. Diluncurkanlah Bus Trans Hulonthalangi sebagai alat transportasi perkotaan yang efektif dan efisien di Kota Gorontalo. Dengan tarif Rp. 2000, Bus Trans Hulontalangi diharapkan dapat menjadi alat transportasi massal yang melayani penumpang dengan tarif yang murah, aman, dan nyaman.

Namun, dalam dua tahun masa operasinya, Bus Trans Hulonthalangi belum menampakan ‘gigi’nya sebagai moda transportasi publik yang handal di Gorontalo. Dalam pengamatan penulis, bus ini malah lebih sering dipakai sebagai bus “parawisata” atau bus keliling-keliling kota ketimbang tujuan awalnya sebagai bus transit. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana efektivitas dan efesiensi Bus transit Hulonthalangi sebagai alat transportasi publik di Gorontalo? Apakah bus model ini sudah pas dan tepat untuk kondisi Kota Gorontalo? Dan apakah kehadiran bus ini dapat menggeser alat transportasi seperti bentor?

Dari hasil pengamatan (dengan siswa, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum sebagai sampel) berdasarkan frekuensi penggunaan bus perminggu terlihat bahwa pengguna terbanyak Bus Transit Hulonthalangi adalah siswa. Menyusul mahasiswa dan pegawai. Sementara masyarakat umum hanya sekitar 3% dari responden yang menggunakan Bus Hulonthalangi. Diantara pengguna tersebut, 46% menggunakan Bus Hulonthalangi sebagai moda transportasi pengganti bentor dengan 23% diantaranya adalah siswa. Sementara, 33% dari responden menggunakan Bus Trans Hulonthalangi untuk tujuan rekreasi/jalan-jalan. Dari sini terlihat bahwa Bus Hulothangi oleh persepsi mayoritas masyarakat Kota Gorontalo terhadap fungsi moda transportasi ini masih sangat terbatas. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan diadakannya moda transportasi ini. Sosialisasi yang minim membuat banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang peruntukan Bus Hulonthalangi ini.

Padalah, dengan pertumbuhan fisik Gorontalo yang pesat, arus datang manusia yang besar, dan meningkatnya jumlah kendaraan seharusnya turut diikuti oleh meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pilihan pada transportasi. Asusmsi bahwa “masih lama Gorontalo akan macet” seharusnya sudah dibuang jauh-jauh. Sebelum Gorontalo dibanjiri kendaraan pribadi plus bentor dan semuanya menjadi semakin kompleks. Maka sedari sekaranglah kesadaran itu harus dibangun.

Tidak cukup dengan membentuk kesadaran sedari awal, sistem yang dibangun pun haruslah tepat, mudah, dan integratif. Tepat dalam artian sesuai dengan kondisi geografis Gorontalo, mudah di akses, dan saling berintegrasi antar satu dan lainnya. Salah satu kekurangan dari Bus Hulonthalangi adalah sistemnya yang seolah berdiri sendiri. Tidak terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti angkutan kota dan bentor. Sehingga bus ini oleh para abang bentor dan supir angkutan lebih dilihat sebagai “saingan” daripada “teman”. Bentor, angkutan, dan Bus Hulonthalangi seharusnya tidak berada dalam kerangka substitusi, tapi komplementer. Dari sisi pengguna, integrasi sistem transportasi akan mempermudah masyarakat pengguna yang ingin berpindah atau menyambung tujuan ke daerah yang tidak memiliki trayek bus.

Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur pendukung sistem Bus Hulonthalangi seperti halte patut dilakukan. Karena banyak (dari hasil penelitian sekitar 31%) pengguna yang mengeluhkan masalah halte. Baik karena jarak dari tempat tinggalnya, atau karena kondisi halte yang tidak kondusif karena terik atau hujan. Jika halte ini dibuat nyaman, hal ini akan dapat meningkatkan jumlah pengguna bus. Bahkan halte yang nyaman dapat digunakan sebagai media sosialisasi (melalui pamflet atau selebaran-selebaran) terkait masalah lalu lintas dan transportasi.

Terakhir, memperhatikan kinerja dan operasionalisasi Bus Transit Hulonthalangi dua tahun ini, seharusnya sudah membawa sedikit perubahan terhadap pola penggunaan transportasi masyarakat Gorontalo. Butuh kerja keras dan konsisten untuk menciptakan sebuah sistem transportasi yang handal dan integral. Jika tidak, maka bus ini hanya akan menjadi sekedar proyek yang tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat. Sebelum terlambat, mari berbenah!

(Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Kebudayaan Tanggomo edisi III, Agustus-Oktober 2011)

Sebelum Diskusi Mati di Tamannya Sendiri

Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah

Usirlah mereka dengan revolusi

Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi

Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi

Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan!

(Negeri Para Bedebah-- Adhie M Massardi)

Kecemasan soal sepinya atmosfir diskusi di taman intelektual kian mengemuka. Di beberapa edisi media ini, fenomena krisis budaya diskusi selalu diangkat—bahkan menjadi headline (Identitas, Akhir Maret 2011). Fakta-fakta kasat mata semakin menguatkan ironi: saat gairah diskusi merosot tajam, gairah inagurasi dan futsal-isme begitu digandrungi. Apa yang sebenarnya terjadi?

Diskusi di Zaman Sertifikat

Di zaman ketika positivisme-materialisme menjelma menjadi berhala-berhala baru, aktivitas apapun yang tidak menghasilkan keuntungan-keuntungan material menjadi tidak menarik. Tidak dibutuhkan. Mirisnya, aktivitas seperti diskusi pun turut terjebak dalam kerangkeng logika ini. Diskusi bagi sebagian orang akan sangat menarik jika diskusi (dalam bentuk apapun itu) tidak hanya memberikan sajian ilmu: harus pula menyajikan secarik sertifikat. Sekarang, diskusi tanpa sertifikat adalah diskusi yang tidak produktif.  Bobot dan topik diskusi menjadi nomor dua. Nomor satu adalah sertifikatnya.

Di wilayah akademik, Student Center Learning (SCL) yang digembar-gemborkan sebagai metode baru yang bisa merasangkan keaktifan dan daya intelektual mahasiswa ternyata layu sebelum berkembang. Keterbatasan sarana, tenaga pengajar dan kemampuan dasar SCL yang sudah dianggap biasa malah menghasilkan proses mengajar yang setengah-setengah (Identitas, November 2008). Metode diskusi dan presentase pun menjadi pilihan utama proses belajar-mengajar model ini. Budaya diskusi dalam kelas mulai tumbuh. Hanya saja budaya dan gairah ini dilakukan lebih atas tekanan perkuliahan dan motivasi “nilai”. Banyak bertanya sama dengan bagus nilai-nya. Bagus nilai berarti tinggi IP. Tinggi IP dan bagus nilai, cepat selesai! Logika seperti ini yang juga terus ditanam di kepala mahasiswa sejak Penerimaan Mahasiswa Baru. Logika yang turut memberi sumbangsih besar atas semakin tergerusnya budaya diskusi.

Hal ini kemudian diperparah oleh lembaga kemahasiswaan yang juga turut terjerembab ke dalam lumpur pemahaman positivistik. Ada kecenderungan dalam tubuh lembaga kemahasiswaan yang memandang bahwa diskusi hanya sebagai bagian dari program kerja lembaga yang harus direalisasikan. Parameter keberhasilannya pun hanya diukur dari terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan. Persoalan kualitas wacana dan kuantitas partisipan tidak menjadi masalah utama. Lihatlah kegiatan diskusi kampus belakangan ini: diskusi-diskusi “canggih” yang berbentuk seminar, simposium, kuliah tamu, dan sebagainya cukup gencar digelar oleh lembaga kemahasiswaan. Namun, diskusi “rakyat” semacam diskusi koridor/pelataran kian minim ditemui. Diskusi-diskusi “rakyat” cuma melimpah saat bulan-bulan pertama kedatangan mahasiswa baru. Selepas masa perkaderan, kembali ke keadaan krisis diskusi. Kalaupun ada, peminatnya pun minim.

Melihat minimnya atensi dan animo mahasiswa terhadap budaya diskusi, bukannya mencari inovasi atau kreasi metodologi diskusi, lembaga mahasiswa malah berbelok arah. Memilih program kerja dan aktivitas yang digandrungi oleh orang kebanyakan. Maka semaraklah pertunjukan-pertunjukan euforik ala SMA dan sindrome futsal-isme. Kampus yang lebih diharapkan sebagai “juru selamat” masalah-masalah masyarakat malah disibukan dengan aktivitas-aktivitas yang semakin menjauhkannya dengan masyarakat.

Paradoks

Ada juga paradoks soal budaya diskusi: ketika diskusi di kampus sepi, diskusi di “kampus maya” kian ramai. Budaya diskusi face to face yang terpuruk sepertinya berbanding terbalik dengan fenomena meledaknya jejaring sosial berserta seperangkat fasilitasnya yang membuat manusia kian nyaman dengan kesendiriannya. Grup, threat, topik dan kawan-kawannya semakin berjubel di dunia maya. Dengan berbagai macam nama, komunitas hingga gerakan-gerakan sosial tumbuh subur di jejaring sosial. Fenomena ini sah-sah saja sepanjang dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran. Namun, ketika fenomena ini juga turut membuat manusia kian malas melakukan aktivitas-aktivitas fisikiah, maka itu menjadi masalah. Di kampus, fasilitas wifi gratis sudah tersedia dimana-mana. Dari ruang kelas, ruang tunggu, hingga di sekretariat lembaga-lembaga kemahasiswaan orang bisa dengan mudah “masuk” dan terjun dalam dunia artifisialnya yang baru. Atas nama kenyamanan dan ketersediaan fasilitas di kampus ini, penguat-penguat signal dijejali di semua langit-langit fakultas. Signal akan semakin kencang. Berselancar akan semakin nyaman. Dan pastinya diskusi di dunia nyata akan semakin terlihat membosankan. Padahal dunia nyata yang sedang kita tinggali membutuhkan lebih dari sekedar “perubahan maya”.

Lebih lanjut, sepinya budaya diskusi ini bisa mereprentasikan kelesuan pergerakan dan semangat perubahan mahasiswa. Pergerakan yang terus terjebak pada masalah-masalah lama (yang bersifat momentum, arogansi warna, hingga gerakan yang ditunggangi) membuat mahasiswa merasa jenuh dan nyaris putus asa dengan idealismenya sendiri. Di tengah negeri yang semakin dipenuhi para bedebah dan cukong-cukong idealisme, kampus malah memenjarakan mahasiswa yang masih punya mimpi-mimpi besar soal perubahan. Dikotomi aktivis dan akademis terus digaungkan oleh birokrat. Seolah-olah jika kita menjadi penggiat wacana, pemburu diskusi, dan pecinta gerakan maka kita harus siap-siap ber-IPK rendah dan paling akhir selesai studi. Tugas utama kita hanyalah belajar, cepat selesai, dapat pekerjaan bagus, berkeluarga, punya kehidupan yang sukses, lalu mati. Alangkah lucu dikotomi dan stigma seperti ini. Sebab, bukankah seorang akademisi lah yang seharusnya berada di front terdepan dalam hal perubahan? Dialah yang lebih tahu. Dialah yang paham. Dan seharusnya, dialah yang lebih gelisah dan lebih aktif menggalang perubahan!

Akhirnya, budaya diskusi semakin terpojok di taman yang seharusnya menjadi ladang subur bagi dirinya. Budaya diskusi bukan hanya masalah sharing knowledge. Lebih dari pada itu, dia adalah pelecut bagi sebuah perubahan. Diskusi adalah sebuah karya peradaban yang sudah terbukti paling produktif dan solutif. Budaya diskusi seharusnya tidak kalah dengan budaya debat dan budaya-budaya tidak sehat yang kini juga mulai menjangkiti masyarakat kita. Sudah saatnya kita merasa terpanggil dengan kemirisan ini! atau, kita mungkin sudah begitu nyaman menjadi alien-alien yang bernama mahasiswa?

(Tulisan ini dimuat di Majalah Identitas Edisi Awal April 2011)

Piknik Penyair, Mengais Puisi di Tepi Danau Limboto

Untuk kali kedua, saya melewatkan acara unik dan berkesan yang sering dilakukan oleh teman-teman di Komunitas Sastra Tanpa Nama (KSTN) Gorontalo. Untuk kali kedua, saya hanya bisa membaca reportase dan sekeranjang foto-foto tentang betapa mengasyikkannya piknik ini. Tapi sudahlah, saya hanya ingin sedikit berbagi tentang kegiatan para tukang puisi di Gorontalo ini. Berikut reportasenya.


***

Sehelai kertas terlipat diletakkan begitu saja di meja marmer, seorang lelaki baru saja menuliskan sesuatu di sana, tak lama kemudian rekannya menyusul, gantian menuliskan sesuatu lagi, terus hingga berganti beberapa orang.

Langit senja kian merah merekah  oleh matahari yang hendak tenggelam, Kamis (29/9),di tepi danau Limboto, tepatnya di Museum pendaratan Soekarno, Desa Iluta, Kabupaten Gorontalo, sembilan anak muda bergantian menyambangi sehelai kertas, baris demi baris puisi mereka torehkan.

Mereka adalah sekelompok penyair muda yang tergabung dalam Komunitas Sastra Tanpa Nama (KSTN) Gorontalo, aktivitas di atas adalah bagian dari apa yang mereka namakan sebagai “Piknik Para Penyair”, semacam media berekspresi sekaligus bereksperimen dalam menulis puisi.

“Yang kami lakukan kali ini adalah menulis puisi bersama, dengan gaya bebas,” kata Jamil Massa, salah seorang anggota KSTN Gorontalo.

Ide untuk menulis puisi bareng ini, sebutnya, sebenarnya meminjam  dari aktivitas komunal lainnya, seperti halnya komunitas  fotografer yang lazim melakukan aktivitas berburu foto bersama, dengan hanya bersenjatakan pena dan kertas, mereka kemudian mencoba saling berbagi cara pandang dan kedalaman menyelami makna, melalui puisi.

Menariknya lagi, setiap orang  tidak perlu menyimak atau mengetahui baris puisi yang sudah ditulis terlebih dahulu oleh orang lain, karena yang ingin dicapai bukanlah kesinambungan logika kalimat, namun lebih pada saling membagi sudut pandang.

“Setiap kepala punya persepsi, sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda meski dihadapkan pada obyek yang sama, kami berusaha untuk tidak saling mengintervensi,” ujar Ismanto Athief Lihawa, pentolan KSTN lainnya.

KSTN yang didirikan sejak dua tahun lalu,  merupakan wadah para penyair muda di Gorontalo  untuk saling belajar, bersama-sama menempuh “jalan sunyi”, yakni puisi, anggotanya  datang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, wartawan, hinggga pedagang kelontong.

Sebelumnya, komunitas sastra yang juga mencetuskan berdirinya Jurnal Kebudayaan Tanggomo ini, juga pernah melakukan “Piknik Penyair”, digelar di masjid Walima emas, Desa Bongo, Bubohu, yang terletak di lereng bukit.

Danau yang sarat puisi

Pada kali kedua kegiatan serupa, mereka memilih museum  pendaratan Soekarno, salah satu obyek wisata sejarah yang dibangun  untuk memperingati kunjungan perdana presiden RI pertama itu ke Gorontalo, pada 1950 silam.

“ Ada sesuatu yang puitis, yang bisa dikais dari tempat ini,” ujar Ishak Sambayang dan Arther Panther Olii, penyair dari KSTN.

Hingga kini, maksud dan tujuan kedatangan sang proklamator di Gorontalo kala itu masih simpang siur. Ada mengatakan untuk meneguhkan keutuhan Negara Kseatuan Republik Indonesia, namun ada versi yang mengatakan kedatangannya untuk  mencari sesuatu yang berbau spiritual.

Yang jelas, di dalam museum berbangunan tua itu, terpajang beberapa koleksi foto yang diambil saat kedatangan Soekarno di Gorontalo, yang disambut para petinggi daerah setempat.

Danau limboto dan museum itu memiliki keterkaitan erat, sebab di danau terbesar di Gorontalo itulah, Soekarno melakukan pendaratan dengan menggunakan pesawat Amphibi, ini  memberikan petunjuk sekaligus gambaran bahwa betapa pada masa itu, luas dan kedalaman danau terbesar di Gorontalo itu, masih memungkinkan sebagai tempat transportasi.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi danau Limboto saat ini, sebagian besar permukaannya tertutupi gulma, menurut catatan badan Lingkungan Hidup, Riset, Teknologi dan Informasi (Balihristi) setempat,  kedalaman air danau ini tinggal 2,5 meter saja,dengan luas tersisa 3.000 hektar.

 Padahal puluhan tahun lalu, kedalaman  danau ini masih mencapai 30 meter, dengan luas 7.000 hektar, ini terjadi akibat tingginya sedimentasi, kegiatan pembukaan kegiatan pembukaan hutan  di daerah hulu sungai yang menjadi sumber tangkapan air.

Danau ini juga menyimpan banyak mitos dan legenda, konon sekitar abad ketujuh belas, Danau Limboto  menjadi saksi bisu perjanjian damai oleh  dua orang pemimpin kerajaan yang terlibat perang saudara selama ratusan tahun, yakni Popa dan Eyato. Masing masing adalah raja Limboto dan Gorontalo. Peristiwa  itu dikenal sebagai perjanjian Popa-Eyato.

Kedua pemimpin kerajaan itu lantas  menenggelamkan dua cincin berkait di dasar danau, di sana juga alat-alat perang kedua pasukan dikaramkan, mitos menyebutkan apabila cincin berkait itu ditemukan, maka perang saudara akan terulang kembali.

“Konflik kepemilikan lahan yang berkepanjangan, dan kepentingan para elit politik, membuat penanggulangan danau Limboto kian runyam, rasanya ini adalah perang saudara dalam bentuk yang lain,” begitu kesimpulan dari para penyair muda itu.

Gelap kemudian perlahan merayapi bangunan  museum bersejarah di tepi danau Limboto yang tambah susut oleh kemarau, dan sejumlah anak muda itu  beranjak pulang.

 “Senja memilih diam, kemana cincin berkait itu berkubur, aku mau ziarah, lelaki yang porak poranda usai perang saudara, di sekujur tubuh kubiarkan sampan terjembab di bongkah tanah gersang..” begitu salah satu bait puisi yang terbaca di kertas lusuh itu .
(ANTARA)